Pendidikan Indonesia memilliki sejarah perkembangan yang cukup panjang, baik sebelum maupun sesudah merdeka. Perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan NKRI dipengaruhi oleh berbagai organisasi-organisasi yang didirikan saat itu seperti Budi Utomo, Taman siswa, sampai pada pembentukan BPUPKI.
Sedangkan perkembangan pendidikan setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh berbagai politik dari rezim yang berkuasa seperti era Soeharto sampai pada era reformasi sekarang ini. Sebelum UU Pendidikan keluar, rumusan tujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara adalah mendidik warga negara yang sejati.
Pengertian “warga yang sejati” itu kemudian dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946. Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu lebih menekankan pada aspek penanaman semangat patriotisme.
Barulah setelah kemerdekaan, pendidikan Indonesia tertuang dalam UU, mulai dari UU No. 4 Tahun 1950, UU No 2 tahun 1989, hingga UU No 20 Tahun 2003. Perubahan ketiga UU pendidikan tersebut dipengaruhi oleh tiga peristiwa politik yang membawa perubahan mendasar pada model perencanaan dan tujuan pendidikan yaitu masa rezim Soekarno, masa Rezim Soeharto, dan Pasca Reformasi.
Pergantian rezim Soekarno ke Soeharto adalah sebuah bukti sejarah bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat kekuasaan. Maksudnya “alat kekuasaan” disini ialah model perencanaan dan tujuan dari pendidikan itu intinya adalah untuk mempertahankan kekuasaan penguasa dan mendukung kebijakan-kebijakanya.
Jadi bila ingin kembali ke jati diri bangsa, maka pendidikan harus dibenahi. Pendidikan harus dikembalikan kepada peranannya dalam membangun bangsa, dimana tujuan Pendidikan adalah bagian dari pembangunan Budaya, Pembangunan Sosial, Pembangunan Karakater Bangsa, dan Pembangunan Agama.
Pembangunan Sosial, Budaya, Karakter Bangsa dan Agama adalah bagian dari Pembangunan Pendidikan Bangsa. Oleh karena itu Kebudayaan harus dikembalikan satu atap dengan Pendidikan seperti pada awal Kemerdekaan NKRI dengan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan saat ini harus ditujukan agar siswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki jatidiri kekhasan indonesia dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan (human capability) kebangsaanya. Bukan hanya itu syarat lain yang dibutuhkan adalah Pembangunan Politik dan Ekonomi harus berdasar koridor Konstitusi.
